Serdang, Malaysia – Dua dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (UM), Anisa Rizki Sabrina, S.I.P., M.A., dan Kun Sila Ananda, S.I.Kom., M.A., menjadi panelis dalam Kuliah Tamu Internasional di Universiti Putra Malaysia (UPM) pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kegiatan bertema “Emerging Issues in Media and Society” ini berlangsung pukul 14.00–16.00 waktu setempat di Bilik Seri Amar, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK) UPM yang dihadiri oleh 20 orang peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa dan praktisi. 

Kuliah tamu ini merupakan bagian dari Program Mobiliti yang mempertemukan akademisi Indonesia dan Malaysia untuk berbagi hasil riset terkini di bidang media dan komunikasi. Selain dua dosen UM, forum ini menghadirkan Dr. Samsul Farid Samsuddin dari Universiti Malaya dan diskusi dipandu oleh Dr. Hani Salwah Yaakup dari FBMK UPM.

Dr. Samsul Farid Samsuddin membuka sesi dengan materi “Digital Virus: When Fake Content Becomes Seasonal with Every Crisis”. Ia menyoroti konten palsu yang selalu muncul dan menyebar setiap kali terjadi krisis, sehingga disinformasi seolah menjadi fenomena musiman. 

Sesi berikutnya diisi Anisa Rizki Sabrina dengan paparan “Signaling Resistance Through Color: A Multimodal Analysis of Pictivism in Indonesia’s Networked Society”. Riset ini mengkaji bagaimana warna menjadi simbol perlawanan dalam pictivism, yaitu aktivisme melalui gambar, selama gelombang protes di Indonesia pada Agustus–September 2025. Anisa membandingkan tiga kampanye visual yang ramai di Instagram dan TikTok: Biru (“Peringatan Darurat”), Pink (“Brave Pink”), dan Hijau (“Hero Green”).

Dengan menganalisis 104 artefak visual, mengamati 32 akun Instagram, dan mewawancarai empat informan, riset ini menemukan bahwa setiap warna menjalankan fungsi yang berbeda. Biru berfungsi sebagai sinyal darurat, Pink sebagai ekspresi keberanian, dan Hijau sebagai ekspresi kepedulian dan gerakan saling bantu. Pink dan hijau juga banyak dipakai sebagai foto profil, cara berisiko rendah untuk menunjukkan keberpihakan. Sebanyak 25 dari 32 akun yang diamati tidak berhenti di situ dan juga terlibat dalam bentuk aktivisme digital lain. Namun, hanya 23 dari 104 artefak yang memuat tuntutan langsung kepada pemerintah.

“Warna bisa menjadi bahasa politik bersama. Orang tidak perlu menulis argumen panjang untuk menunjukkan sikap. Cukup dengan warna, mereka bisa menyatakan keberpihakan dan membangun solidaritas.” ujar Anisa. 

Panelis ketiga, Kun Sila Ananda, memaparkan materi “Human Rights Journalism: An Alternative Perspective on Covering Environmental Issues”. Ia menjelaskan bahwa jurnalisme lingkungan selama ini cenderung berfokus pada kerusakan ekologis, tetapi jarang membahas dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jurnalisme hak asasi manusia (HAM) menawarkan sudut pandang alternatif yang menempatkan masyarakat terdampak sebagai pusat cerita, menyebut siapa pemegang hak dan siapa yang bertanggung jawab memenuhinya, serta mendorong solusi.

Kun Sila membahas dua kasus. Kasus pertama adalah tambang nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari analisis terhadap sepuluh artikel Mongabay.co.id yang terbit pada Juni 2025, sembilan artikel sudah memuat setidaknya satu prinsip jurnalisme HAM. Namun, hanya dua artikel yang secara eksplisit membingkai kerusakan lingkungan sebagai pelanggaran HAM, dan itu pun hanya melalui kutipan narasumber.

Kasus kedua adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 di Indonesia, musim kebakaran terparah dalam lebih dari satu dekade. Asapnya menyeberang hingga Malaysia dan Singapura, menutup ratusan sekolah di Sarawak dan sekolah-sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya, serta lima negara bagian lainnya. Menurut Kun Sila, pemberitaan kabut asap kerap terjebak pada perseteruan diplomatik antarnegara. Padahal, yang dipertaruhkan adalah hak atas hidup, kesehatan, udara bersih, pendidikan, dan mata pencaharian warga di kedua sisi perbatasan.

“Kerusakan lingkungan adalah cerita tentang hak asasi manusia. Jurnalis perlu bertanya siapa yang menghirup asap itu dan siapa yang wajib melindungi mereka. Hak atas lingkungan tidak berhenti di batas negara, dan peliputan kita juga seharusnya tidak berhenti di sana,” kata Kun Sila. 

Sesi diskusi berlangsung interaktif. Peserta mengajukan pertanyaan seputar efektivitas aktivisme digital dan tantangan yang dihadapi jurnalis lingkungan. Peserta juga membandingkan situasi media di Indonesia dan Malaysia.

Dr. Hani Salwah Yaakup menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. Menurutnya, topik yang dibahas aktual dan menarik. Forum ini juga memberi kesempatan untuk melihat gerakan aktivisme yang terjadi di Indonesia dan Malaysia serta penerapan jurnalisme HAM pada isu-isu terkini.

Kegiatan ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi dosen dan peneliti, forum ini menjadi ruang untuk memaparkan hasil riset, memperoleh masukan dari akademisi lintas negara, serta membuka peluang kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah bersama. Bagi mahasiswa dan peserta, kuliah tamu ini menambah wawasan tentang isu-isu mutakhir di bidang media dan masyarakat, mulai dari disinformasi saat krisis, aktivisme visual di media sosial, hingga pendekatan jurnalisme hak asasi manusia dalam peliputan isu lingkungan. Bagi jurnalis dan praktisi media, pemaparan tersebut menawarkan perspektif baru dalam meliput isu lingkungan dan krisis lintas batas, termasuk kabut asap yang berdampak pada warga di kedua negara. Adapun bagi institusi, yakni Universitas Negeri Malang dan Universiti Putra Malaysia, kegiatan ini memperkuat jejaring akademik serta mendorong keberlanjutan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Ilmu Komunikasi UM berharap kerja sama akademik dengan UPM terus berlanjut, baik dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, riset bersama, maupun publikasi ilmiah. Kegiatan ini juga mendukung pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Pada SDGs 4, kegiatan ini sejalan dengan target 4.7, yakni memastikan peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan hak asasi manusia dan kewarganegaraan global, serta target 4.c, yakni meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang berkualitas melalui kerja sama internasional. Sementara itu, pada SDGs 17, kegiatan ini mendukung target 17.6, yaitu memperkuat kerja sama dan berbagi pengetahuan antarnegara di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi, serta target 17.16, yaitu memperkuat kemitraan global yang memobilisasi dan berbagi pengetahuan serta keahlian demi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.