Akademisi, pegiat masyarakat sipil dan jurnalis menolak Rancangan Undang-undang Penyiaran (RUU Penyiaran). Sikap tersebut disampaikan dalam diskusi yang dilangsungkan di Kafe Pustaka Universitas Negeri Malang (UM) melibatkan akademikus, praktisi hukum, dan jurnalis pada Selasa 11 Juni 2024, sekaligus mencapai SDGs 4 dan 16 mengenai Equitable Quality education serta Information for integrated Decision-Making and Participation
Diskusi yang dilakukan bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang dan Laboraturium Ilmu Komunikasi UM ini melibatkan mahasiswa, masyarakat, akademisi serta praktisi jurnalis. Pemantik yang dihadirakan adalah dosen Ilmu Komunikasi UM Yuventia Prisca Diyanti, Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang Daniel Alexander Siagian dan Ketua AJI Malang Benni Indo.
Dosen Ilmu Komunikasi UM Yuventia Prisca Diyanti menekankan tentang larangan penyiaran jurnalistik investigasi. Sehingga lembaga siar akan hanya menyajikan karya jurnalistik reportase acara kepolisian. “Padahal, kita tahu kemampuan jurnalistik investigasi bahkan mendahului aparat. Nantinya akan berpotensi bisa diblokir,” ujar Yuventia.
Hakikatnya, kata Yuvenia, media menyuarakan kepentingan publik. Keberadaan pers merupakan wujud demokrasi sehat. Media berperan sebagai pilar keempat demokrasi. Pers hakikatnya adalah menyuarakan kepentingan public dan juga memiliki peran mendidik nalar publik. “Media merepresentasi masyarakat, agar tidak terjadi abuse of power,” ujarnya.
Koordinator LBH Surabaya Pos Malang Daniel Alexander Siagian menyampaikan, RUU Penyiaran akan melemahkan masyarakat sipil untuk mendapatkan hak informasi. Khususnya untuk memperjuangkan kebenaran. “RUU Penyiaran menjadi produk hukum yang tidak berperspektif hak asasi manusia,” kata Daniel.
Padahal karya jurnalistik selama ini membantu penegakan hukum dan HAM. “Dalam tragedi Kanjuruhan terjadi pelanggaran demokrasi yang didominasi aparat negara. Investigasi media menemukan fakta baru,” jelasnya.
Sementara Ketua AJI Malang Benni Indo mengutarakan sejumlah data kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis menjadi salah satu penyebab merosotnya indeks demokrasi Indonesia. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan posisi Indonesia terjun bebas dari 79 ke-87. Skor turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih rendah dibanding Papua Nugini dan Timor Leste.
“Indeks demokrasi Indonesia merosot,” ujarnya. Sedangkan, sesuai draf RUU Penyiaran jika terjadi sengketa jurnalistik di media siaran akan ditangani Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sedangkan selama ini, sengketa jurnalistik diselesaikan di Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers. Terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan sengketa pemberitaan.
RUU Penyiaran juga bakal menyasar para kreator konten, lantaran tak hanya menjangkau media siaran terestrial tapi juga platform media siaran digital. Sehingga, semua pihak bisa terkena. Benni mengajak bersama-sama masyarakat sipil, aktivis, akademisi, jurnalis dan publik menolak RUU Penyiaran.